(c) Sinar Pagi News
14 Oktober 2020
Hari Setiawan
JAKARTA,- Justice Without Borders (JWB), organisasi nirlaba yang membantu klaim perdata lintas batas untuk pekerja rumah tangga migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan manusia, telah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) secara terpisah dengan Fatayat NU Pimpinan Wilayah Jawa Timur dan Keluarga Migran Indonesia (KAMI) Indramayu, Jawa Barat. Rabu 14 Oktober 2020.
MoU tersebut mencakup peningkatan kapasitas anggota Fatayat NU Jawa Timur untuk melakukan kerja kasus yang melibatkan pekerja rumah tangga migran Indonesia yang bekerja di Hong Kong dan Singapura, dan peningkatan kesadaran terhadap komunitas lokal KAMI di Indramayu tentang hak dan klaim yang tersedia bagi pekerja migran Indonesia yang telah kembali dari dua negara tersebut.
Justice Without Borders bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat di tingkat lokal untuk memastikan para korban eksploitasi dapat mengakses bantuan hukum, di manapun mereka berada, dengan basis pro bono (tanpa dipungut biaya). Seperti contoh, JWB memfasilitasi penanganan kasus lintas-batas, dengan menghubungkan organisasi lokal kepada bantuan hukum dan pengacara pro-bono di Singapura dan Hong Kong. Dengan membangun jaringan, pengetahuan, dan kecakapan lintas batas, JWB berupaya memberikan dukungan penuh terhadap korban eksploitasi dan perdagangan manusia untuk melakukan tindakan hukum terhadap para pelaku di negara-negara target penempatan tersebut.
Mengomentari penandatanganan MoU, Ahmad Abdullah, Kepala Kantor JWB Indonesia mengatakan, “Pekerjaan untuk meningkatkan akses lintas batas terhadap keadilan terkait erat dengan pembangunan kapasitas sumber daya manusia. Dengan melengkapi organisasi garis depan, yang melayani pekerja migran Indonesia, dengan jaringan, pengetahuan dan keahlian yang mereka butuhkan untuk menangani kasus dari awal hingga selesai dan berhasil dengan kompensasi, kami dapat meningkatkan operasi kami untuk menjangkau ribuan, bahkan lebih, pekerja migran yang memiliki klaim valid untuk diajukan.”
Dewi Winarti, mewakili PW Fatayat NU Jawa Timur, mengatakan, “Dengan keahliannya yang kuat dalam litigasi kasus perdata lintas batas terkait masalah pekerja migran, JWB dapat melatih anggota kami untuk membantu pekerja migran ketika hal buruk menimpa mereka selama bekerja di luar negeri, terutama pekerja migran perempuan. JWB juga dapat membantu kami meningkatkan kesadaran anggota komunitas kami tentang potensi klaim yang dapat diajukan oleh pekerja migran Indonesia yang bekerja di Hong Kong atau Singapura setelah mereka kembali.”
Kedua organisasi sepakat untuk memperkokoh Pusat Informasi dan Pengaduan yang dikelola Fatayat NU Jawa Timur untuk membantu mantan pekerja migran Indonesia, khususnya pekerja migran perempuan.
“Kolaborasi kami dengan Fatayat NU PW Jatim adalah kali pertama yang kami inisiasi dengan organisasi perempuan yang memiliki komitmen kuat dengan isu seputar perlindungan pekerja migran. Bersama KAMI Indramayu, kami memperluas jangkauan terhadap komunitas di area yang memiliki jumlah terbanyak dalam mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke Hong Kong dan Singapura. Kami percaya bahwa melalui kedua organisasi ini, kami dapat merangkul para korban yang telah mengalami eksploitasi dan kekerasan namun enggan mencari keadilan, bahkan disaat mereka telah pulang ke kampung halaman mereka,” ujar Ahmad.
Darwinah, perwakilan dari KAMI Indramayu, berkomentar, “Indramayu merupakan salah satu daerah dengan jumlah pekerja migran terbesar di Indonesia. Kerja sama ini akan membantu mengobarkan semangat demi menegakkan keadilan bagi pekerja migran Indonesia. Secara umum, masyarakat kurang mengetahui hak-hak pekerja migran di Hong Kong dan Singapura. Keahlian JWB di bidang ini juga akan sangat bermanfaat bagi komunitas kami.”
Hingga saat ini, JWB telah melatih sebanyak 800 pekerja kasus, paralegal komunitas, dan pengacara dalam menangani kasus hak-hak pekerja migran Indonesia. JWB juga memiliki jejaring dengan lebih dari 40 LSM di seluruh Indonesia yang terlibat dalam pelatihan dan rujukan kasus.