Kemenangan Untuk Pekerja Migran Di Pengadilan Tinggi Hong Kong: Konferensi Video Memungkinkan Pekerja Untuk Mengejar Klaim Dari Kampung Halaman
31 July 2018
Hong Kong – Sebuah terobosan bagi pekerja migran di Hong Kong dari Pengadilan Tinggi! Seorang klien Justice Without Borders (JWB) telah menerima keputusan inovatif dalam kasusnya, menyatakan bahwa para pekerja dapat muncul dari jarak jauh melalui video di Pengadilan Perburuhan (di Indonesia seperti Pengadilan Hubungan Industrial) dan Small Claims Court (Pengadilan untuk Gugatan Sederhana).
Putusan pengadilan tinggi Hong Kong telah mendukung kehadiran melalui konferensi video. Dengan adanya putusan ini, pekerja migran yang sudah kembali ke negara asalnya dimungkinkan untuk hadir di persidangan untuk menuntut klaimnya melalui video. Hal ini memberikan kesempatan untuk pekerja migran Indonesia yang sudah kembali dapat melanjutkan kasusnya dan tidak perlu kembali ke Hong Kong untuk menghadiri persidangannya. Harapan untuk meraih kompensasi tidak tertutup hanya karena kepulangan pekerja migran ke Indonesia.
Keputusan tersebut memiliki implikasi besar bagi 380.000 pekerja rumah tangga migran di Hong Kong, serta ribuan lainnya yang telah kembali ke rumah. Mereka yang memiliki klaim mulai dari gaji yang tidak dibayar, pemecatan yang melanggar hukum, hingga pembebanan biaya illegal agen memiliki akses untuk menindaklanjutinya, bahkan jika mereka tidak dapat tetap berada di Hong Kong.
Klien JWB, Ms. D, adalah mantan pekerja rumah tangga yang mencari kompensasi dari majikan sebelumnya di Pengadilan Perburuhan. Ms. D dipaksa untuk kembali ke Filipina untuk merawat keluarganya ketika salah satu orang tuanya jatuh sakit parah, menelantarkan kasusnya.
Kembali ke Hong Kong jauh melampaui kemampuan keluarganya, Ms. D hanya memiliki satu cara kembali ke kasusnya: tampil di pengadilan melalui konferensi video.
HADIR ATAU KALAH: MAKNA KEDATANGAN DI PENGADILAN PERBURUHAN
Pengadilan Hong Kong mengizinkan aplikasi untuk konferensi video ketika seorang peserta dalam persidangan tidak dapat kembali ke kota, dan telah digunakan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
Namun, Permintaan Ms. D untuk menggunakan konferensi video adalah yang pertama di Pengadilan Perburuhan, tempat paling umum bagi pekerja migran untuk mengajukan klaim mulai dari gaji yang belum dibayar hingga pemecatan yang tidak adil.
Pengadilan Perburuhan tidak mengizinkan pengacara untuk mewakili penuntut. Dalam kasus ini, pekerja migran harus muncul di persidangan atau berisiko kehilangan kasusnya.
Kenyataannya, banyak pekerja migran tidak dapat tinggal di Hong Kong untuk pengadilan, karena seringkali kesulitan dalam menemukan pekerjaan dan/ atau tempat tinggal di Hong Kong ketika kasus mereka berlangsung. Bagi mereka yang pulang ke rumah, kembali ke Hong Kong untuk persidangan membutuhkan biaya yang terlalu besar.
Akses ke konferensi video memecahkan masalah ini. Tetapi tanpa preseden pengadilan, para pekerja tidak tahu apakah Pengadilan Perburuhan akan mengabulkan permintaan semacam itu.
Ketika Pengadilan menolak permohonan Ms. D untuk konferensi video dan menolak kasusnya, pengacara pro bono di mitra JWB, Dechert LLP membawa kasusnya ke Pengadilan Tinggi.
Dalam Pengadilan Tinggi, ditegaskan bahwa pihak yang mengajukan permohonan tidak boleh diminta untuk memberikan alasan yang luar biasa untuk menggunakan konferensi video, dan hanya perlu memberikan alasan yang wajar.
Pengadilan Tinggi juga menyatakan bahwa pertanyaan utamanya adalah bagaimana mencapai hasil yang adil bagi kedua belah pihak. Pengadilan Tinggi mengakui bahwa jika konferensi video adalah satu-satunya cara untuk melanjutkan suatu kasus, maka pekerja berisiko kehilangan seluruh kasusnya jika pengadilan menolak permohonannya.
Hakim Pengadilan Tinggi yang Terhormat Bebe Pui Ying Chu menyatakan bahwa Ms. D “berhak untuk mengajukan tuntutan… untuk melindungi hak-hak sipilnya…” lebih lanjut, “tanpa diizinkan memberikan bukti atau hadir melalui konferensi video, dapat diartikan bahwa (Ms. D) akan dicabut dari Pemeriksaan yang adil dan terbuka…”*
Dengan Pengadilan Tinggi yang mengembalikan klaimnya dan permintaannya untuk konferensi video, kasus ini sekarang kembali ke Pengadilan Perburuhan, di depan seorang Ketua Pengadilan yang berbeda.
MENGGERAKKAN TEROBOSAN DALAM LITIGASI TRANSNASIONAL
Sementara kasus Ms. D terus berlanjut, keputusan Pengadilan Tinggi akan berdampak pada pekerja migran di masa depan. Dengan konferensi video kemungkinan yang jelas di Pengadilan Perburuhan dan Small Claims Court, para pekerja kini memiliki kesempatan untuk melanjutkan kasus mereka dari luar negeri. Hal ini menjawab tantangan besar yang dihadapi para pekerja, karena banyak dari mereka harus menerima sebagian kecil dari lilitan utangnya, atau kembali pulang dengan tangan kosong.
Kasus selanjutnya akan segera terbit. Kasus pekerja migran lain yang merupakan klien JWB sudah menunggu hasil permintaan Ms. D untuk menggunakan konferensi video. JWB juga mengembangkan beberapa kasus baru yang bisa termasuk permintaan untuk konferensi video di Pengadilan Perburuhan.
Kasus ini merupakan bagian dari upaya litigasi strategis JWB serta mengikuti penelitian yang diterbitkan JWB tentang penerapan konferensi video untuk kasus pekerja migran di Hong Kong. Setiap kasus yang berhasil akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya tidak jelas di aturan tentang Klaim Perdata Pekerja Migran, sehingga berdampak pada ratusan ribu pekerja rumah tangga migran di Hong Kong dan Singapura, membawa pelaku ke pengadilan dan mengubah perspektif mengenai eksploitasi.
BAGAIMANA JARINGAN KASUS JWB MEMBUAT KEMENANGAN INI MEMUNGKINKAN
Justice Without Borders (JWB) mengkoordinasikan litigasi, menghubungkan mitra kami di Hong Kong dan Filipina dengan klien kami. HELP for Domestic Workers (HELP) merujuk kasus ini ke JWB dan Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU)menyediakan petugas serikat untuk mewakili Ms. D di Pengadilan Buruh. Hal yang penting dalam kasus ini adalah Aliansi Pro Bono Internasional yang berbasis di Filipina yang menyediakan pengacara untuk membantu Ms. D mengumpulkan bukti dan tetap berhubungan dengan kasusnya di Hong Kong, dan Mitra Senior Ms. Kareena Teh bersama tim pengacara pro bononya di Dechert LLP.
*¶59 Putusan
Liputan media
South China Morning Post, 28 July 2017: Hong Kong’s Labour Tribunal ordered to reconsider refusal to hear migrant workers via video
Hong Kong Free Press, 31 July 2017: Court rules migrant workers can appear via video when seeking compensation at Hong Kong Labour Tribunal